Baik, ini ekstrak murni isinya:

Oleh: Yadi Hartono Dekan Fakultas Pertanian Universitas Samawa sekaligus Mahasiswa Doktor Pertanian Berkelanjutan Pascasarjana Universitas Mataram

Illegal logging kita akui bersama sebagai salah satu ancaman terbesar bagi keberlanjutan hutan kita. Dampaknya macam2 yang semua kita sudah tahu bersama. Kesadaran dampaknya yang sedemikian merusak itu, maka regulasi diperketat, satgas dibentuk, pengawasan lapangan ditingkatkan, operasi penindakan rutin dilakukan. Namun, kayu ilegal masih terus mengalir ke pasar. Ini Paradoks.

Ketika satu jalur distribusi diputus, jalur lain muncul. Satu kelompok pelaku ditangkap, kelompok lain ambil alih peran yang sama. Praktik ini seolah-olah punya kemampuan untuk bertahan dan beregenerasi meskipun tekanan hukum terus meningkat.

Fenomena ini, lalu memunculkan pertanyaan mendasar, jika ancaman hukuman sudah semakin berat dan operasi penindakan semakin intensif, mengapa illegal logging tetap berlangsung?

Mengapa banyak pelaku tetap bersedia mengambil risiko ditangkap dan dipenjara?

Ini mengisyaratkan bahwa persoalan illegal logging tidak semata-mata berkaitan dengan lemahnya penegakan hukum, melainkan juga dengan adanya insentif ekonomi yang membuat aktivitas tersebut tetap menarik untuk dilakukan. Lalu apa?

Pertama, aktivitas ini mampu menghasilkan kayu dengan biaya produksi yang jauh lebih rendah dibandingkan sistem legal. Pelaku ilegal tentu tidak perlu mengeluarkan biaya perizinan, dan berbagai biaya kepatuhan lainnya yang harus ditanggung oleh pelaku legal. Akibatnya, kayu ilegal dapat dipasarkan dengan harga yang lebih murah sambil tetap memberikan keuntungan yang tinggi bagi pelakunya. Sudah dipastikan kayu ilegal dalam volume besar masuk ke pasar akan menciptakan distorsi harga yang serius. Pada titik ini pelaku usaha yang beroperasi secara legal menghadapi situasi yang tidak adil. Mereka harus menanggung seluruh biaya kepatuhan, sementara pada saat yang sama harus bersaing dengan produk yang dihasilkan tanpa memenuhi kewajiban yang sama. Kondisi ini menciptakan apa yang sering disebut sebagai productivity trap. Ketika harga kayu terus tertekan oleh pasokan ilegal yang murah, pelaku legal kesulitan memperoleh keuntungan yang cukup untuk berinvestasi pada teknologi, rehabilitasi lahan, sertifikasi, atau praktik pengelolaan yang lebih berkelanjutan.

Kedua, di tingkat petani, insentif ekonomi yang mendorong illegal logging sering kali jauh lebih kompleks daripada sekadar motif mencari keuntungan. Bagi banyak rumah tangga petani di sekitar kawasan hutan, terutama yang hidup dalam kondisi kemiskinan, terbatasnya akses lahan, minimnya kesempatan kerja, dan rendahnya diversifikasi sumber pendapatan menjadikan penebangan kayu sebagai salah satu strategi bertahan hidup yang paling mudah diakses.

Ketika pilihan yang tersedia hanya antara memperoleh pendapatan dari hutan atau menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan dasar keluarga, ancaman sanksi hukum sering kali menjadi pertimbangan sekunder.

Oleh karena itu, kebijakan yang hanya berfokus pada pelarangan tanpa menyediakan alternatif mata pencaharian yang layak sering kali tidak menyelesaikan masalah. Aktivitas penebangan mungkin berkurang di permukaan, tetapi berpindah menjadi lebih tersembunyi, lebih terorganisasi, dan lebih sulit diawasi.

Selama pasar masih memberikan keuntungan pada kayu ilegal, selama masyarakat tidak memiliki alternatif penghidupan yang memadai, maka tekanan terhadap sumber daya hutan akan terus berlanjut. Dengan kata lain, selama struktur insentif tersebut tidak berubah, penegakan hukum berpotensi hanya menjadi upaya menekan gejala, bukan menghilangkan akar penyebab masalah.

Jika akar masalah terletak pada insentif ekonomi, maka solusi juga harus diarahkan pada perubahan struktur insentif tersebut. Perubahan yang dimaksud harus ke arah yang memungkinkan pilihan legal menjadi lebih menarik, lebih mudah diakses, dan lebih menguntungkan dibandingkan pilihan ilegal. Konkritnya?

Langkah pertama adalah menurunkan keuntungan relatif yang diperoleh dari aktivitas ilegal. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memotong berbagai sumber rente yang selama ini menopang illegal logging, mulai dari praktik korupsi dalam perizinan hingga manipulasi dokumen kayu. Langkah kedua adalah mengurangi biaya untuk menjadi legal. Banyak pelaku, terutama masyarakat lokal dan usaha kecil, menghadapi hambatan administratif, biaya transaksi, dan prosedur yang rumit ketika ingin beroperasi secara sah.

Dalam kondisi demikian, legalitas sering kali dipersepsikan sebagai beban, bukan sebagai peluang. Penyederhanaan prosedur, penguatan akses terhadap perizinan yang adil, serta dukungan teknis dan finansial bagi pelaku legal dapat membantu membalik keadaan tersebut. Ketika biaya kepatuhan menurun dan manfaat legalitas meningkat, insentif untuk beroperasi di luar sistem akan berkurang secara alami.

Yang tidak kalah penting, kebijakan kehutanan perlu memberikan perhatian yang lebih besar kepada masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan. Strategi pemberantasan illegal logging harus dibarengi dengan penyediaan alternatif ekonomi yang nyata, baik melalui penguatan perhutanan sosial, pengembangan agroforestri, pembayaran jasa lingkungan, ekowisata, maupun berbagai bentuk usaha berbasis hutan yang berkelanjutan. Ketika masyarakat memperoleh manfaat yang sah, stabil, dan kompetitif dari menjaga hutan, maka insentif untuk terlibat dalam aktivitas ilegal akan semakin berkurang. (*)